Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Dari sekitar 1,2 juta penduduk Kabupaten Bojonegoro, ternyata saat ini baru sekitar 57 persen penduduk Bojonegoro yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal tersebut terungkap saat rapat bersama antara BPJS Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang dipimpin Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djoko Lukito, di Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (13/04/2017).
“Peserta JKN di Bojonegoro baru 57 persen, dan 43 persen penduduk masih belum memiliki JKN KIS. Untuk meningkatkan angka ini yang harus dipahamkan betul adalah pentingnya memiliki jaminan kesehatan,” ujar Asisten I, Djoko Lukito saat memimpin rapat ini.
Menurutnya, Yang harus diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat kita, bahwa jaminan kesehatan termasuk dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan. Serta pemahaman bahwa membutuhkan JKN saat sakit adalah hal yang tidak tepat.
“Dengan menjadi peserta JKN ini kita telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan mekanisme subsidi silang. Oleh karenanya Pemkab Bojonegoro akan mengintensifkan berbagai hal untuk meningkatkan kepesertaan JKN ini,” tutur Djoko Lukito.
Sementara seusai rapat, pimpinan BPJS Bojonegoro, drg. M. Masrur Ridwan mengatakan, 43 persen penduduk Bojonegoro belum memiliki JKN KIS. Bahkan yang memperihatinkan yakni banyak warga Bojonegoro yang telah menjadi peserta JKN KIS menunggak pembayaran.
“Mulai Januari 2014 – April 2017 ini tunggakan peserta JKN di Bojonegoro mencapai 6 milyar lebih rupaih. Oleh karenanya, kami berharap Pemkab Bojonegoro mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan tunggakan ini,” kata Masrur mengharapkan.
Masrur menambahkan, untuk meningkatkan kepesertaan JKN KIS di Bojonegoro, pihaknya mengharapkan agar pembiayaan yang selama ini melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seyogyanya diintegrasikan dalam JKN KIS.
“Untuk meningkatkan kepesertaan JKN KIS ini, maka solusinya pembiayaan Jamkesda bisa diintegrasikan / digunakan untuk pembayaran JKN untuk kelas tiga,” tambah Masrur.
Lebih lanjut Masrur mengungkapkan, hal lain yang digagas pihaknya dalam rangka meningkatkan jumlah peserta adalah dengan mendekatkan layanan.
“BPJS Bojonegoro akan membuka drop box dimasing-masing kecamatan sehingga warga akan semakin dekat dengan layanan JKN KIS ini tanpa harus mengurus di Kabupaten, namun cukup dengan di Drop Box dimasing-masing Kecamatan,” ungkapnya.
Selain itu, Masrur juga berharap pegawai honorer atau Non PNS di lingkup Pemerintah dan Perangkat Desa menjadi peserta JKN KIS. Selain itu juga Organisasi Sosial, Keagamaan dan Kepemudaan diharapkan untuk menjadi pelopor keanggotaan JKN KIS.
Perlu diketahui, dari data yang ada di BPJS Bojonegoro, dari estimasi jumlah penduduk Bojonegoro yang mencapai 1.298.551 jiwa yang sudah memiliki JKN mencapai 727.403 jiwa dan yang belum memiliki JKN mencapai 571.148 jiwa. *[JP]
