Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Bertempat di ruang Partnership Gedung Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (27/02/2017) diadakan Bimbingan Teknologi (BIMTEK) Sistem Pantauan (SISPAN). Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, Asisten Pemerintahan, Seluruh Camat di lingkup Pemkab Bojonegoro, dan para SKPD.
Kadis Kominfo Bojonegoro, Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetijo, M.Si. menyampaikan bahwa, SISPAN ini dilaksanakan untuk menilai hasil indikator capaian kinerja. Dulu waktu masih bernama Sistem Monitoring (SISMON) sekarang SISPAN, Kecamatan tidak dimasukkan mekanisme, namun sekarang Kecamatan dimasukkan sistem. Adapun dalam Kecamatan ada 3 pilar capaian yaitu, GDSC, Open Data, Kewilayahan.
“Bapak/Ibu mohon keseriusannya dalam mengikuti pelatihan SISPAN ini, karena anda semua yang akan memasukkan data yang ada. Nanti kalau ada pertanyaan terkait sistem bisa bertanya ke Dinas Kominfo, kalau masalah Aplikasi bisa ke BAPPEDA. Kita jangan sampai phobia warna, sehingga menghambat kinerja. Karena sebenarnya hal ini cuma menjadi indikator capaian kinerja apakah sudah Sesuai, Belum Sesuai, atau Tidak Sesuai,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito, S.Sos., MM. menyampaikan, Pemkab Bojonegoro telah berkomitmen untuk menjadi Kabupaten yang terbuka. Ini dimulai sejak awal kepemimpinan Bupati Bojonegoro, Kang Yoto. Hal ini terus melalui perkembangan teknologi, sejak waktu pertama kali dimulai dengan dialog publik.
“Bojonegoro sebagai Kabupaten yang terbuka. Memang awal adanya keterbukaan dengan dialog publik kita takut, dengan bagaimana menghadapi masyarakat dan masalah lainnya. Tapi kita yakin ini untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro. Maka kemudian lambat laun kita menggunakan teknologi untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Djoko Lukito menambahkan, system yang diterapkan ini dulu bernama SISMON dan sekarang berganti SISPAN yang disusun Camat ini, sebenarnya tidak ada perubahan, isinya tetap sama. Yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui target RPJMD, dan juga untuk mengetahui penyerapan anggaran, sudah tepat apa belum.
“SISMON dengan SISPAN ini sama, yakni tentang Evaluasi Data (Input data Dawis). Kedua, Akuntabilitas Pemdes (Sebagian kecil data anggaran dimasukkan web, dan sebagian besar di baliho tetap dilanjutkan). Ketiga, tentang GDSC (Gerakan Desa Sehat dan Cerdas) yang ditargetkan 2018 menjadi Kabupaten ODF (Bebas buang air besar sembarangan),” paparnya.
Untuk itu, lanjut Djoko Lukito. “Terkait SISPAN butuh kerjasama bapak/ibu sekalian, karena yang nanti akan input data adalah bapak/ibu sekalian. Jadi Bapak/Ibu harus paham, dan saling koordinasi dengan BAPPEDA, sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang paling penting adalah bukti pendukungnya, bukan hanya laporannya saja,” pungkasnya. *[JP]
