Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Dalam rangka belajar Pelayanan Publik dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (13/10/2016). Rombongan tersebut diterima Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito, di lantai 2 gedung baru Pemkab Bojonegoro.
Rombongan yang dipimpin Asisten Administrasi Pemkab Lumajang, Slamet Supriyono, berjumlah 37 orang ini, terdiri Bappeda, Inspektorat, BKD, Disdik, Dinkes, Direktur RSUD, dr. Hariyoto, Dispenduk Capil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Disbudpar, DPU, Nakertransmigrasi, Pertanian, LH, kantor pelayanan terpadu, Satpol PP, Bagian Organisasi, Bagian Humas, Camat, Forum Lumajang sehat, Akademisi dan Media.
Asisten I Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito, dalam acara ini menyambut baik maksud dan tujuan kunker Pemkab Lumajang tersebut. Selanjutnya Djoko memaparkan sejarah singkat Bojonegoro, model pelayanan publiknya, dan sampai akhirnya terpilih sebagai pilot project keterbukaan Pemerintahan (OGP).
“Pelayanan public Pemkab Bojonegoro menggunakan keterbukaan pemerintahan, sehingga masyarakat bisa mengetahui sampai meminta data kepada Pemerintah. Bahkan Pemkab lakukan inovasi untuk menyempurnakan keterbukaan Pemerintahan, dengan menerapkan open dokumen kontrak,” ujar mantan Camat Tambakrejo ini.
Lebih lanjut Djoko mengatakan, “Berbagai hal wujud realisasi pelayanan publik Pemkab Bojonegoro, diantaranya kemudahan perijinan, ada dialog public setiap bada’ Jum’at di Pendopo Pemkab Malowopati, dan banyak aplikasi aduan yang disediakan untuk masyarakat seperti aplikasi SIAP LAPOR, dan lainya,” katanya.
Selain itu, Djoko menjelaskan, “Bojonegoro daerah rawan banjir, karena terletak di hilir sungai Bengawan Solo, namun Bengawan inilah yang sejak dulu menopang pertanian pekerjaan mayoritas masyarakat Bojonegoro. Untuk itu, kita harus beradaptasi dan bersahabat dengan lingkungan sekitar agar selalu bermanfaat,” jelas Djoko Lukito.
Sementara itu, Asisten Administrasi Pemkab Lumajang, Slamet Supriyono ungkapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kabupaten Lumajang masih mendapat nilai C dalam SAKIP, sehingga rombongannya mau belajar dari Kabupaten Bojonegoro yang LAKIPnya mendapat nilai plus.
“Kami menilai dalam segi pelayanan publik, Bojonegoro merupakan roh yang mengajarkan demokrasi di Indonesia. Sehingga, suatu kebanggan bagi Pemkab Lumajang, sedianya para pemangku kebijakan Pemkab Bojonegoro untuk berbagi ilmunya,” ungkap Slamet Supriyono.
Selanjutnya Slamet Supriyono memaparkan, bahwa Kabupaten Lumajang memiliki luas wilayah 1.790,90 km2, yang terdiri 204 desa / kelurahan terbagi dalam 21 kecamatan dengan jumlah penduduk 1,006,458 jiwa, dan 52 wisata alam. Terdiri 31 sungai dan 6 air terjun, B29, Gunung Semeru, Bromo, Lemongan, Samudera Indonesia serta lainya.
“Dengan potensi tersebut, maka Lumajang bisa menjadi tujuan wisata baik domestic maupun Internasional, yang akhirnya untuk kesejahteraan rakyat,. Namun kita akui pengelolaannya belum bisa maksimal, maka harapannya dengan kunker ini bisa saling bertukar ilmu dalam membangun pemerintahan masing-masing,” harapnya. *[JP]
