Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Pembinaan Pengembangan Usaha BUMDesa dalam Pembelian Hasil Pertanian Bekerjasama dengan Bulog. Kegiatan itu digelar di Ruang Partnership Lt. 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jum’at (26/08/2022).
Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah dalam sambutannya, mengajak merekontruksi kebijakan Pemkab Bojonegoro. Yakni, salah satu program Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan pada BUMDes untuk Agribisnis.
“Karena basis ekonomi desa adalah kegiatan ekonomi bidang pertanian. Tujuannya untuk membangun sinergi dengan petani. Oleh karena itu, pada 2022 ini Pemkab Bojonegoro sudah memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah Bojonegoro) Pangan Mandiri,” ungkap Bupati Anna.
Pemkab Bojonegoro, lanjut Bupati Anna, mendukung setiap program berbasis pedesaan. Melalui sektor pertanian, diharapkan dapat melalui Bulog langsung maupun lewat BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri.
“BUMDesa bekerjasama dengan BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri, dan BUMD akan segera MoU dengan Bulog. Maka hari ini, kita rapat diskusi termasuk penataan tata kelola pelaksanan MoU BUMN, BUMD dan Dinas terlaksana dengan baik,” terang Bupati Anna.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito menyampaikan, bahwa Kabupaten Bojonegoro masuk 3 besar kabupaten penyumbang produksi padi di Tawa Timur. Hal ini karena masyarakat Kabupaten Bojonegoro sebagian besar merupakan masyarakat Agraris (Petani) yang sangat menggantungkan kehidupannya dari pengolahan hasil pertanian.
“Sebagai daerah Agraris, tantangan yang dihadapi petani Bojonegoro antara lain belum adanya jaminan pembelian hasil panen padi, sehingga penjualan hasil pertanian menjadi kurang optimal pada saat musim panen,” jelas Djoko Lukito.
Djoko Lukito menambahkan, dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Pemkab Bojonegoro melakukan beberapa strategi. Yaitu membentuk Perusda (Perusahaan Daerah) atau BUMD bidang pertanian untuk mengoptimalkan tata niaga komoditas beras dan hasil pertanian lainnya.
Selain itu, lanjut Djoko Lukito, Pemkab Bojonegoro melaksanakan Program Petani Mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani yang memiliki lima fasilitas. Diantaranya adalah jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMD dan BUMDesa. Juga melaksanakan program bantuan keuangan khusus kepada desa untuk penguatan modal BUMDesa sebesar Rp.100 juta per BUMDesa untuk pengembangan usaha agrobisnis.
“Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini, guna membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen antara Pemkab Bojonegoro dengan BUMDesa dalam optimalisasi penyerapan hasil pertanian bekerjasama dengan Bulog, juga optimalisasi pelaksanaan Program Petani Mandiri,” tutup Djoko Lukito. *[SA]
