Suaraairlangga.com, Pasuruan – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar acara peningkatan kapasitas bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di Jatim, di Hotel Horison – Kota Pasuruan, pada 30 – 31 Maret 2021.
Kegiatan yang dibuka Tim Asisten Deputi (Asdep) Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop dan UKM) RI – Adi Trisno Juwono, dengan didampingi oleh Kepala Seksi Penyuluhan Advokasi dan Hukum Diskop dan UKM Provinsi Jatim – Dwijono, sekaligus koordinator PPKL provinsi ini, diikuti oleh PPKL Se- Jatim.
Asdep Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha Kemkop dan UKM RI – Adi Trisno Juwono menyampaikan bahwa, Kemkop dan UKM RI telah menerima mandat dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu membangun Data Tunggal KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah), untuk sementara akan didukung oleh semua Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya yang selama ini mengurusi UKM akan berupaya mengumpulkan data yang dimiliki masuk kedalam data tunggal.
“Dengan adanya data tunggal KUMKM, maka kita dapat merasakan manfaat atas data tersebut. Diantaranya sebagai dasar penyusun program, alat kontrol atau monitor pelaksanaan program, dasar penilaian terhadap hasil akhir dan dasar penentuan kebijakan oleh pimpinan,” jelasnya.
Ditambahkannya, bahwa Data tunggal KUMKM itu sebagai bagian satu data Indonesia, sehingga data tersebut dapat diakses oleh siapa saja sesuai kepentingan yang diperlukan.
“Data itu sangat penting, jangan asal isi data, bisa jadi ada unsur ketidak sengajaan, misal kita mau ketik 100 tetapi kurang ketik, maka akan berakibat fatal. Selanjutnya untuk semua sistem aplikasi pendataan yang ada saat ini sebagai kontributor atau produsen data, dan nanti akan terkumpul pada induk,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan – Cepy Sukur Laksana dalam mendampingi Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Perkoperasian Kemkop dan UKM RI, Cepy menghimbauagar para PPKL untuk selalu meningkatkan diri dalam hal SDM dan kompetensi diri, serta selalu tidak segan berdiskusi dengan yang lebih faham.
“PPKL harus selalu mengasah diri dan meningkatkan kemampuan keilmuan, serta update regulasi-regulasi perkoperasian, tidak kalah dengan yang didampingi. Untuk itu, kami menyiapkan materi pelatihan tentang koperasi syariah, karena hal tersebut singkron dengan program prioritas di Jatim adalah koperasi pola syariah yang disinergikan dengan OPOP,” kata Cepy Sukur Laksana.
Masih dalam kesempatan ini, Sesdep Bidang Perkoperasian Kemkop dan UKM RI, Devi Rimayanti sangat berharap kepada PPKL, karena PPKL adalah ujung tombak Kemkop dan UKM RI di lapangan. Pihaknya juga berharap kedepan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan para PPKL yang merupakan garda terdepan kemajuan KUMKM Indonesia.
“Kami banyak berharap dari PPKL, karena pihak PPKL adalah ujung tombak kami untuk mendapatkan informasi yang banyak, terutama informasi di lapangan. Kami mohon maaf, karena belum bisa memberikan banyak kepada PPKL. Kami dari Kemkop dan UKM yang saat ini hanya Kementerian penunjang, mudah-mudahan kedepan menjadi kementerian teknis, sehingga dapat mendapatkan lebih untuk kemajuan KUMKM Indonesia,” ucapnya mengawali perjumpaan kali pertama dengan PPKL Se- Jawa Timur.
Dalam kesempatan yang sama, usulan serta masukan disampaikan oleh Ketua Forum PPKL Provinsi Jawa Timur, M. Yoyok Suhartono. Dia menyampaikan terkait kejelasan nasib kawan-kawannya serta sebuah regulasi yang jelas menaungi PPKL.
“Kami mohon kepada Ibu, selaku Koordinator PPKL Nasional untuk regulasi yang menaungi PPKL ditingkatkan dari Perdep menjadi Permen atau diatasnya. Sedangkan untuk status kepegawaian kami, mohon ditingkatkan, dan wacana Jabatan fungsional penyuluh koperasi sangat kami tunggu kabar baiknya bagi kami, dan kami bertemakasih jika ada wacana kedepan nasib dan kesejahteraan kami ditingkatkan,” harap Yoyok Suhartono yang mewakili aspirasi PPKL Se- Jawa Timur.
Dipenghujung kegiatan, materi perkoperasian syariah disampaikan oleh Ustadz Ali Hamdan dari Microfine. Kegiatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan, dimana sebelumnya para peserta telah mendapatkan vaksinasi Covid 19 di masing-masing Kabupaten atau Kota mereka bertugas. *[JP]
