Suaraairlangga.com, Lamongan – Hapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), Tegakkan Supremasi Hukum, Redistribusi Aset, Konsolidasi Demokrasi dan lainnya sebagai agenda reformasi belum dituntaskan sejak lebih 20 tahun pasca reformasi.
Meski begitu kondisinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan tersebut ada di pada kampus dan mahasiswa.
Hal tersebut disampaikan oleh Luthfi Jayadi Kurniawan pada acara Diskusi Publik yang digelar Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Lamongan dan HmI Lamongan dengan tema “Demokrasi Yang Dikorupsi”, Jum’at (11/10/2019) malem.
Menurut Pria yang masuk 10 besar seleksi Calon Pimpinan KPK RI ini, bahwa kampus sebagai lembaga termasuk mahasiswa adalah sandaran moral bangsa.
“Kampus dan Pondok Pesantren itu adalah harapan, karena mereka semua adalah sandaran moral bangsa. Banyak orang-orang didalam kampus dan pesantren itu yang baik dan ini harus turun tangan, kalau kita bicara membangun generasi muda ini tidak terlalu lama,” ucap Pembina MCW (Malang Corruption Watch) ini.
Sementara itu, Koordinator Presidium MD KAHMI Lamongan, Mufid Dahlan menyampaikan, bahwa selama ini KAHMI Lamongan telah berusaha keras mengawal agenda reformasi, khususnya di Kabupaten Lamongan dengan ikut serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, seperti soal Perda Miras dan limbah pabrik.
“MD Kahmi Lamongan sebagai salah satu kekuatan sipil di Indonesia akan terus berkomitmen mengawal agenda reformasi agar berjalan sebagaimana mestinya melalui hukum yang berlaku,” ucap Mufid Dahlan.
Selain itu, Mufid Dahlan menyoroti kondisi politik nasional secara umum hari ini yang dinilai telah dikuasai oleh oligarki politik dan dinasti kekuasaan.
“Kita melihat Partai Politik secara nasional ada kecenderungan dikuasai oleh keluarga, oligarki, dan kelompok kapital (Pemilik modal),” tandas Mufid Dahlan.
Mufid Dahlan menilai, bahwa fenomena politik ini telah menciderai demokrasi. Lebih lanjut Mufid berharap, agar fenomena politik di nasional tidak terjadi didaerah khususnya Kabupaten Lamongan, sehingga regenerasi kepemimpinan di daerah dapat didasarkan pada kemampuan dan kredibilitas serta mampu menyerap aspirasi publik sebagai landasan kebijakan politik. *[JP]
