Suaraairlangga.com, Lamongan – Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (PLMDH) BKPH Bluluk – KPH Mojokerto mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1439 H, di lapangan olahraga Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (23/06/2018).
Acara tersebut diikuti stakeholders terkait, diantaranya NP Adnyana selaku Ketua PLMDH Jatim, Jajaran Perhutani dan Muspika Bluluk, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua panitia acara sekaligus mewakili Kepala Desa (Kades) Bronjong mengapresiasi semua stakeholders terkait pelaksanaan pogram Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dinilainya sukses sampai saat ini.
“Kami menilai sampai saat ini, pelaksanaan PHBM telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sekitar hutan, utamanya masyarakat yang berada diwilayah PLMDH BKPH Bluluk – KPH Mojokerto ini,” ucapnya seraya berterima kasih.
Sementara itu, Sekcam Bluluk, Nurkhosim, M.Si. dalam sambutan mewakili Camat Bluluk menyampaikan, Halal Bihalal ini merupakan wahana silaturahmi yang penting dilakukan untuk keberlanjutan kerjasama membangun hutan.
“Marilah kita jaga kelestarian hutan di BKPH Bluluk – KPH Mojokerto ini, sehingga kelak anak cucu masih bisa merasakan manfaatnya,” imbuh Sekcam Bluluk, Nurkhosim, M.Si.
Selain itu, dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 27 Juni 2018 mendatang. Nurkhosim, M.Si. mengajak masyarakat untuk mencoblos calon pemimpin pilihannya, dan diharapkan bisa menghargai perbedaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
Masih dalam kesempatan ini, Ketua PLMDH Jatim, NP Adnyana menyampaikan, saat ini merupakan tahun politik yang akan menentukan arah pembangunan hutan dan juga masyarakat sekitar hutan yang ada di dalamnya. Karenanya, dirinya menghimbau kepada anggotanya yang hadir di acara tersebut untuk memilih calon yang memiliki komitmen untuk mensejahterakan masyarakat hutan.
“Saya bangga LMDH jadi rebutan. Karena dalam momentum Pilkada 27 Juni 2018 ini, kedua Cagub – Cawagub Jatim memperebutkannya,” ungkap NP Adnyana.
Dijelaskannya, dengan partisipasi aktif LMDH dalam pesta demokrasi tersebut. Maka harapannya para pemimpin dapat berfihak untuk menyelesaikan permasalahan LMDH yang kondisinya akhir – akhir ini disudutkan, dimarginalisasi dan bahkan kebijakan Pemerintah kepada petani LMDH sangat memberatkan.
“Mohon do’a restu semuanya. Kami akan beraudiensi dengan Menteri LH dan Kehutanan RI, Dr. Siti Nurbaya Bakar untuk LMDH. Kami ingin tau, yang salah LMDH itu apanya? Kalau ada salahnya, marilah Pemerintah bersama stakeholders terkait membenahinya,” tandasnya.
Namun perlu diingat, lanjut NP Adnyana menyampaikan, bahwa selama ini petani LMDH dimarginalisasikan, seperti pada kebutuhan pupuk bersubsidi, dimana sesama petani ada yang dapat subsidi sedangkan petani LMDH belum dapat.
Bahkan pensiunan Perhutani ini juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilainya terlalu memberatkan petani LMDH. Seperti terkait IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Pehutanan Sosial) yang mebebankan PBB , PNBP dan PSDH kepada petani LMDH.
“Masyarakat harus lihat hak dan kewajiban, jangan hanya melihat haknya saja,” tegasnya.
Lebih lanjut dipaparkannya, bahwa pada IPHPS harus juga dilihat Pasal 48 pada P.83 dan Pasal 14 pada P.39 yang memuat kewajiban masyarakat berupa membayar pajak, dan lain – lain. Oleh karenanya, fihaknya mengajukan yudisial review ke MA terkait masalah dalam IPHPS tersebut.
“Selain pupuk, subsidi Pemerintah kepada masyarakat sekitar hutan itu seharusnya juga berupa PBB, PNBP dan PSDH. Jangan sampai malah dibebankan pada masyarakat seperti pada IPHPS,” pungkas NP Adnyana seraya sekali memohon do’a restu untuk mewujudkan perjuangan kesejahteraan petani LMDH. *[Mook / JP]
