PERNYATAAN SIKAP PP OKPPI TERKAIT IMPOR BERAS
Siapa yang menabur dialah yang menuai. Nampaknya pepatah lama ini tak berlaku di tanah air. Petani sibuk tanam padi, orang lain yang memanennya.
Alih – alih memproblematisir stok pangan beras, melalui Kementrian Perdagangan RI. Pilihan malah jatuh ke lobang yang sama. Yaitu kebergantungan pada negeri orang. Beras nasional adalah bahan makanan pokok orang Indonesia, negeri agraria, malah bersolusi dengan cara impor.
Ironi yang tak berujung. Sebagai negara agraris akan melakukan kebijakan impor beras di bulan Januari 2018. Padahal melihat potensi sumberdaya Indonesia sangatlah melimpah.
Apalagi di bulan Januari 2018 ini, di beberapa daerah sedang melakukan panen seperti Jogyakarta, Lampung, Halmahera Utara, Konawe di Sultra, dan masih ada beberapa daerah lainnya.
Dengan sumberdaya yang dimiliki baik itu sumber daya alam dan sumberdaya manusia, Indonesia semestinya mampu berdaulat di bidang pangan. Tak lain untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat indonesia.
Soalnya, adalah urusan keberpihakan pada kemandirian nasional. Dan berani menyatakan “say good bye” pada aneka bentuk, dan kepentingan segelintir kelompok yang selama ini disebut – sebut pencari keuntungan sepihak. Dan tak pernah mau berurusan terhadap masalah kedaulatan suatu negeri!
Kami merasa sebagai bagian integral terhadap pembangunan swasembada pangan nasional, penyuluh pertanian nasional amat prihatin, dan perlu menyampaikan kegawat daruratan tersebut.
Kita tidak bisa lagi berpikiran pragmatis. Dan seperti tak ada bedanya, perjalanan suatu pemerintahan dari masa ke masa.
Kami mendesak pemerintahan nasional khususnya Presiden Jokowi, dan melalui Kementrian Pertanian agar membuka banyak data kepada masyarakat. Dan menyampaikan tantangan bersama, agar negeri ini sesegera berbenah. Mengevaluasi ketersediaan lahan, pengairan yang semakin meningkat, perlindungan terhadap daya beli bibit, serta harga jual gabah dan padi, hingga beras di pasaran yang semestinya makin terjangkau oleh masyarakat secara luas.
Akal – akalan terburuk adalah skenario besar me-langka-kan beras dan melambungkan harga pasaran. Dan semua itu harus dibongkar sampai ke akarnya.
Kami di lapangan berjibaku dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Bahkan, dengan kondisi hak kepastian kerja penyuluh pertanian yang belum merata, sebagai sumberdaya manusia yang turut diperhatikan oleh negara. Dan kami memerlukan agenda pembangunan sektor pertanian yang meluas, tersedianya lahan garapan bagi para petani. Dan modernisasi peralatan pertanian yang paling mutakhir.
Sehingga jaminan kuantitas dan kualitas ketersediaan stok pangan adalah kebutuhan nasional yang tak boleh diganggu gugat oleh siapapun.
Harus ada upaya strategis untuk mematahkan hukum besi kebergantungan akan bahan pangan ini
Untuk itu, Pengurus Pusat Organisasi Kedaulatan Pangan dan Penyuluh Indonesia (PP OKPPI) menyatakan sikap sebagai berikut ;
Pertama, Kami menolak akan diberlakukannya kebijakan impor beras di bulan Januari 2018.
Kedua, Impor beras bukanlah solusi. Sebab akan ada yang diuntungkan, di atas penderitaan kaum tani Indonesia.
Ketiga, Kami mendorong pemerintah agar melakukan pembenahan sistematis dari hulu sampai hilir, yang berbasiskan pada agenda kemandirian, dan kedaulatan (Pertanian) pangan.
Demikian pernyataan sikap PP OKPPI.
Daulat Pangan!
Daulat Tani!
Daulat Penyuluh Indonesia!
Salam.. MUDA, BERANI, MILITAN!
Kabupaten Majalengka – Jawa Barat, 15 Januari 2018
MUHAMMAD ALI IMRON, SP.
Ketua Umum PP OKPPI
Husni Ginandjar, SST.
Sekretaris Umum PP OKPPI
