Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, H. Setyo Hartono membuka secara resmi acara “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro”, di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (13/12/2017) pagi.
Acara yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro selama tanggal 13 – 14 Desember 2017 ini, menghadirkan narasumber dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dan Tim BPKAD Kabupaten Bojonegoro.
Adapun peserta yang mengikuti acara ini, meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Bagian Setda Kabupaten Bojonegoro untuk Tahun 2018.
Dalam laporannya, Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuti menjelaskan, bahwa Sosialisasi dan Bimtek ini, merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 910/1867/SJ/2017, Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
“Tujuan digelarnya kegiatan ini, adalah untuk memberikan pemahaman bagi pejabat pengelola keuangan dan bendahara tentang tata cara transaksi non tunai. Sehingga memudahkan identifikasi dan mendukung aktual basis,” ujar Ibnu Suyuti dalam acara ini.
Sementara itu, Wabup Bojonegoro, H. Setyo Hartono mengawali arahannya menyampaikan, bahwa dewasa ini transaksi non tunai marak dilakukan, salah satunya adalah akses untuk transportasi dan lain sebagainya. Namun bagi pegawai hal tersebut bukan hal baru, karena transaksi non tunai sudah dilakukannya lewat rekening gaji pegawai.
“Kami sangat berterima kasih kepada para pelaksana bimtek ini yang telah bekerja dengan baik untuk menambah pengetahuan dan membuat kelancaran kinerja SKPD. Bimtek dan Ilmu pasti ada manfaatnya, karenanya bimtek ini penting, dan harus banyak pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM,” tutur H. Setyo Hartono.
Diungkapkannya, dalam transaksi agar berhati – hati. Diceritakan dulu pernah ada sistem transaksi non tunai yakni saat belanja tidak harus membawa uang tunai, namun jika tidak hati – hati maka bisa terjadi transaksi diluar budgeting.
“Transaksi non tunai ini mempermudah, gampang dicek dan ini adalah bentuk pengembangan IT. Tetapi yang terpenting dalam transaksi tunai atau non tunai adalah selama kita bisa mengatur maka aman. Untuk itu, kepada para PNS untuk bisa mengukur pemasukan dan pengeluaran, apalagi gaji PNS sudah terukur,” imbuh H. Setyo Hartono.
Diakhir arahannya, Wabup menyampaikan, bahwa yang hadir dalam kesempatan ini adalah orang – orang luar biasa yang telah bekerja menggunakan tenaga dan pikirannya. Untuk itu, dirinya berpesan agar tenaga bendahara ini agar diperhatikan nasibnya apakah promosi atau lainnya. Jangan sampai ini menghambat jenjang karier mereka. *[JP]
