Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Pagi ini terasa istimewa bagi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana tidak, Senin (10/04/2017) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar Benchmarking (Studi Banding) di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan diterima langsung Bupati Bojonegoro, Kang Yoto di lantai 6 gedung Pemkab Bojonegoro.
“Peserta Benchmarking Diklat pimpinan pengadilan angkatan XIII dan Diklat Sekretaris Pengadilan Angkatan XIV tahun 2017 Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini terdiri dari 4 lingkungan peradilan. Yakni Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Pimpinan rombongan, Edy Yulianto dalam kesempatan ini.
Edy mengungkapkan, khusus bagi pimpinan Pengadilan berasal dari hakim yang menguasai teknik yudisial semata dan otodidak masalah management. Moment ini adalah sebagai media untuk belajar para hakim. Karenanya dalam diklat ini ada benchmarking patok banding mengetahui dari daerah yang maju seperti Bojonegoro.
Edy menambahkan, untuk Kabupaten Bojonegoro ada 16 gagasan yang perlu digali. Selain itu Kabupaten ini telah banyak menerima penghargaan baik dalam dan luar negeri.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Kang Yoto dihadapan peserta benchmarking mengatakan, pengalaman saat maju di pilkada Bojonegoro, yakni kesusahan mulai partai minoritas, budgeting yang tidak punya. Apalagi suara minim dan melawan incumbent. Jadi lengkap sudah dengan kekurangan kita.
Namun ketika terpilih, malam setelah pelantikan seluruh SKPD berkumpul untuk rapat bersama, dalam kesempatan itu Kang Yoto memberikan kesempatan berbicara tentang Bojonegoro kedepan. Amnesti politik adalah hal pertama yang dilakukan. Setelah adanya hope maka dilanjutkan mine. Janji kepada rakyat perbaiki jalan, perbaiki infrastruktur pertanian, perbaiki pendidikan dan kesehatan. Kelima jalankan reformasi birokrasi.
Selain beberapa hal diatas, dihadapan peserta benchmarking ini Kang Yoto menyebutkan beberapa pantangan, yakni jangan mengeluh, jangan pernah bilang bukan tanggung jawabnya meski memang tanggungjawab pusat atau propinsi. Jangan pernah menawarkan uang kepada Bupati. Pemkab buka jalur komunikasi mulai membagikan nomer telp Bupati, membuka akses dialoq langsung dengan Bupati setiap jumat.
Ditegaskan Bupati bahwa, Tidak ada Kabupaten miskin yang adalah Kabupaten yang salah urus. Kemiskinan hebat di Bojonegoro melanda ditahun 1900, secara kultur Bojonegoro adalah daerah konflik sehingga memunculkan sikap mentalitas tidak mau sulit, tidak bertanggung jawab serta enggan berproses.
Dalam pengelolaan management, lanjut Kang Yoto. Kita mengedepankan prinsip Money follow problem, money for solutions, solution for sustainable. Ini adalah cara membangun Bojonegoro dari daerah minus. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Bojonegoro salah satunya dengan memberikan bantuan dana alokasi khusus pendidikan bagi pelajar di jenjang SMA sebesar 2 juta per siswa
Selain itu, Kang Yoto menyampaikan, peningkatan kemampuan vokasional dengan memberikan beasiswa bagi mahasiwa dijenjang diploma. Sedang untuk menghadapi situasi bencana, utamanya banjir sudah tidak ada ketegangan karena kita sudah ada mekanisme pengelolaan bencana, baik itu alur penanganan dan titik titik pengungsi.
Menurutnya, Negara gagal adalah negara yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, tidak mengubah pada kebaikan baik tatanan ekonomi maupun pembangunan. Dengan konsep tersebut maka kita memberanikan diri untuk dicalonkan Open Government Partnership tingkat dunia bersama DKI Jakarta dan aceh. Dan akhirnya kita terpilih mewakili Indonesia di kancah internasional. *[JP]
