Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Sebanyak 31 PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro, mengikuti pembukaan “Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 137 Pola Kemitraan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017”. Pembukaan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Bupati Bojonegoro, Kang Yoto kepada 2 orang perwakilan peserta, Rabu (22/03/2017).
Diklat yang digelar 22 Maret – 20 Juli ini, terbagi 5 tahap. Tahap I, Diagnosa kebutuhan perubahan, pada 22 Maret – 06 April. Tahap II, Taking Ownership, 07 – 13 April. Tahap III, Merancang perubahan dan membangun tim, 16 April – 6 Mei. Tahapa IV, Laboratorium kepemimpinan, 08 Mei – 14 juli. Terakhir Tahap V, Yakni Tahap Evaluasi, 15 -20 Juli 2017.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Zainuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa PNS dilingkup Pemkab Bojonegoro yang mengikuti diklat sebanyak 31 orang PNS, dengan rincian Laki laki 21 orang dan perempuan 10 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan, S2 dua orang dan S 1 sebanyak 26 orang, serta SLTA 3 orang ini, untuk mewujudkan kualitas SDM aparatur yang cakap.
“Selain untuk mewujudkan kualitas SDM aparatur yang cakap. Tujuan Diklat ini untuk meningkatkan kompetensi dalam .jabatan. Yakni kemampuan karakteristik yang dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku. Karena dengan adanya aparatur yang memiliki kemampuan, akan akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkap Zainuddin.
Selanjutnya Perwakilan Badiklat Provinsi Jawa Timur, Budi menyampaikan, tentang penguatan ekonomi daerah yang berorientasi pada potensi dan daya saing daerah. Dan tentang kepemimpinan birokrasi untuk aktifkan globalisasi dengan arah pada Asean Community.
“Gaya kepemimpinan transformation mampu memotivasi pegawai sehingga mampu mencitpakan gaya kepemimpinan yang inovatif ditengah aparaturnya. Untuk itu, dalam diklat ini para peserta harus menjadi pemimpin pemimpin perubahan. Karena dengan perubahan dan inovasi akan dapat mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan kualitas,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Kang Yoto menyampaikan, agar produktif pondasinya adalah sehat, cerdas, adil dan bahagia, ini sejalan dengan semangat UUD 1945. Lalu mengapa ada negara gagal, penyebabnya semuanya soal kekuasaan dan kewenangan yang tidak digunakan secara efektif, maka akan jauh dari harapan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Lalu mengapa ada kabupaten yang gagal, dan mengapa ada satker yang gagal maupun maju agar direnungkan, lanjut Kang Yoto. Kita semua adalah bagian dari power yakni kita part of solution. Jadi jika Kabupaten gagal mentransformasi kewenangan dan kekuasaan, karena menjadi bagian dari mencari masalah atau part of problem.
“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kita Sebagai aparatur harus menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Caranya jika kita mengelola anggaran, niatkan kita ingin membuat rakyat lebih sehat, cerdas, produktif dan bahagia. Sehingga cara membangun kita berbeda bahwa money follow problem not money follow function,” imbuhnya.
Kang Yoto dalam kesempatan ini juga menyampaikan, tentang reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkab Bojonegoro, agar Bojonegoro naik kelas. Untuk itu, dirinya berpesan kepada peserta agar sebagai pelayan yang melayani rakyat atau public service harus mempermudah dan meningkatkan kinerjanya.
“Mohon kepada seluruh peserta agar menjadi aparatur yang sukses. Dengan mengokohkan niat dan gairah, lalu mengembangkan produk diri yang hebat untuk lingkungan, juga miliki ketrampilan komunikasi, kolaborasi berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta terampil hidup,berbahagiaa, ridho,syukur,mujahadah dan ikhlas. *[JP]
