Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Dalam rangka Laporan perkembangan pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bupati Bojonegoro, Kang Yoto melakukan teleconference dengan Brittany Giroux Lane, Program Manager Subnational Government Pilot Project, Jum’at (13/01/2017).
Mengawali teleconference ini, Kang Yoto mengucapkan selamat tahun baru 2017, dan selamat kepada warga Amerika yang telah memiliki presiden baru. Selanjutnya Kang Yoto menyampaikan bahwa di tahun 2017 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memiliki 5 rencana aksi di OGP.
Adapun 5 rencana aksi tersebut adalah yang pertama Revolusi data. Kedua, Penguatan akuntabilitas Pemerintah Desa. Ketiga, Peningkatan transparansi sistem anggaran daerah. Keempat, Penguataan keterbukaan dokumentasi kontrak pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum. Kelima, Peningkatan kualitas layanan public.
“Pelaksanaan Revolusi data ini diprakarsai oleh kaum perempuan melalui kader tim penggerak PKK. Lalu untuk penguatan akuntabilitas Pemdes. Pemdes dalam menjalankan pemerintahnya melibatkan semua stakeholder mulai tokoh masyarakat, tokoh agama dan LSM. Yang salah satunya dengan penguatan sistem jaringan web desa dan adanya pelatihan sistem keuangan desa,” ungkap Kang Yoto.
Selain itu, Kang Yoto menegaskan, bahwa tujuan penguatan akuntabilitas Pemdes ini dilakukan dalam upaya menjalankan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sejalan dengan semangat OGP. Apalagi saat ini desa mengelola keuangan yang tidak sedikit, semua harus dikelola dengan tepat dengan melibatkan segenap unsur.
“Untuk peningkatan transparansi sistem anggaran daerah ini, Pemkab Bojonegoro akan membangun sebuah aplikasi dalam perencanaan, budgeting dan fungsi kontrol dalam pengelolaan anggaran yang terpusat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bojonegoro,” papar Kang Yoto.
Sementara itu, Kadiskominfo Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur menjelaskan, pada tahun 2016 revolusi data yang di prakarsai TP PKK Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan pelatihan dan pendampingan pengisian buku dawis berbasis IT, dan tahun 2017 ada 10 Desa yang menjadi Pilot Projectnya dengan penguatan sistem aplikasi dawis.
“Tahun 2017 ini ada 10 Desa yang dijadikan pilot project revolusi data di Bojonegoro. Yakni Desa Bonorejo dan Brabowan Kecamatan Gayam, Desa Tlatah Kecamatan Purwosari, Desa Pilangsari dan Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu. Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro, Desa Kapas Kecamatan Kapas. Desa Prayungan dan Pejambon Kecamatan Sumberejo dan Desa Sidobandung Kecamatan Balen,” jelasnya.
Kusnandaka menambahkan, bahwa untuk penguatan sistem jaringan web desa. Bojonegoro telah mempunyai 107 web desa, yang mana 72 web tersebut sudah mulai kembali aktif. Bahkan pada hari ini, pihaknya juga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) inputing peningkatan pelayanan masyarakat. *[JP]
