Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) – FISIPOL – UGM bekerjasama dengan Natural Resources Governance Institute (NRGI) menggelar pelatihan “Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik”.
Pelatihan yang telah memasuki tahun keempat ini, diikuti oleh 26 peserta dari 10 negara, meliputi Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, India, Timor Leste, Mexico, Mongolia, Afghanistan dan Australia. Serta kali ini berkesempatan mengunjungi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 16 – 17 Januari 2017.
Dalam rangkaian kunjungan ke Bojonegoro pada hari Senin (16/01/2017). Peserta berkesempatan mengunjungi kantor EMCL, beraudiensi dengan Pemkab Bojonegoro. dan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro serta berdiskusi dengan masyarakat dalam wilayah operasi migas di Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Kang Yoto saat menerima kunjungan peserta tersebut di lt.6 Gedung Pemkab Bojonegoro menyampaikan, selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemkab Bojonegoro mengupayakan inovasi kebijakan pengelolaan kekayaan SDA, untuk mengantisipasi terjadinya konflik akibat dampak kegiatan ekstraktif migas.
“Sejumlah inovasi antara lain Optimalisasi konten lokal untuk pemenuhan tenaga kerja, dan penyusunan raperda Dana Abadi Migas untuk pembangunan SDM generasi mendatang. Inilah upaya inovasi kebijakan Pemkab dalam pengelolaan kekayaan SDA di Bojonegoro ini,” ucap Kang Yoto di hadapan peserta audiensi, Senin (16/01/2017).
Selain itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin yang juga hadir dalam kesempatan ini menyampaikan, DPRD mengharapkan industry migas sesuai aturan, baik masalah lingkungan hidup, dan memperhatikan dampak sosial. Serta dengan industrialisasi hulu migas agar bisa melibatkan juga memberdayakan seluruh masyarakat Bojonegoro.
“Kami berharap industri migas membawa kemakmuran seluruh masyarakat Bojonegoro. Karenanya dengan adanya inovasi kebijakan, seperti Dana Abadi Migas, DPRD menindak lanjutinya dengan pembentukan Pansus. Yang mana setiap fraksi mengirimkan anggotanya untuk terlibat dalam pembahasan kebijakannya,” ungkapnya.
Diketahui, saat rombongan beraudiensi dengan Pemkab Bojonegoro tersebut, tampak didampingi Wakil Dekan Bidang Kerja sama, Alumni dan penelitian FISIPOL – UGM, dan Sekretaris Prodi S2 dan S3 Departemen Politik dan Pemerintahan – FISIPOL – UGM, Dr. Nanang Indra Kurniawan selaku Ketua Tim Rombongan, serta lainnya.
Menurut Ketua Tim Rombongan, Dr. Nanang Indra Kurniawan, pelatihan ini bertujuan menguatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif migas dan membangun jejaring multi pihak demi meningkatkan kualitas tata kelola industri ekstraktif migas di Asia Pasifik.
Nanang menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu instrumen kunci untuk pengelolaan efektif Pendapatan Negara dari sektor migas di tingkat sub nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran warganya. Untuk itu, dengan kunjungan ini semoga peserta dapatkan pegalaman dalam inovasi kebijakan pengolahan migas.
“Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi para peserta untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi inovasi kebijakan di tingkat sub-nasional di negara masing-masing sekaligus dapat menjadi forum pertukaran pengetahuan dengan multipihak pengelolaan migas di Bojonegoro,” ujarnya.
Sementara itu dalam audiensi ini, selain dihadiri Ketua DPRD Bojonegoro, Hj. Mitroatin, juga dihadiri sejumlah pejabat SKPD terkait pengelolaan sumber daya migas. Selanjutnya rangkaian kunjungan diiakhiri dengan Diskusi Panel pada hari ini Selasa, (17/01/2017) yang melibatkan perwakilan Pemkab, masyarakat, dan aktivis LSM. *[JP]
