Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Apa yang dilakukan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bojonegoro melalui pendataan Buku Inovasi Data Dasa Wisma, mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai LSM dan salah satu Operator Migas di Bojonegoro. Seperti yang tampak di Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur dalam “Sosialisasi Revolusi Data di kabupaten Bojonegoro”, Jumat (06/01/2016).
Diketahui, Bojonegoro terdapat 10 Desa yang dijadikan pilot project, diantaranya adalah Desa Bonorejo dan Desa Brabowan Kecamatan Gayam, Desa Tlatah Kecamatan Purwosari, Desa Pilangsari dan Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu. Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro,Desa Kapas Kecamatan Kapas. Desa Prayungan dan Pejambon Kecamatan Sumberejo dan Desa Sidobandung Kecamatan Balen.
“Sosialisasi ini merupakan pelaksanaan program di 10 desa Pilot Project revolusi data. Juga sebagai upaya penyusunan sistem pendataan yang dapat ter update secara cepat, dapat ditelusuri hingga sumbernya serta dapat divisualisasikan dengan mudah, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya,” ujar panitia sosialisasi, AW. Syaiful Huda dari Bojonegoro Institute.
Sementara itu, dalam sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Bojonegoro, Tim Sinergantara, Tim Bojonegoro Institute dan Perwakilan TP PKK Kabupaten Bojonegoro dan Perwakilan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL).
lham selaku narasumber dari Sinergantara memaparkan mengapa disebut revolusi data karena 4 hal. Yakni kecepatannya, sifat segeranya, kegunaannya dan potensi kolaborasinya. Juga perbandingan karakteristik data konvensional dan revolusi data. Yang mana Data konvensional, datanya direpresentasikan dalam bentuk data agregat. Sedangkan revolusi data, data yang direpresentasikan dalam bentuk data tunggal.
“Dari proses pembuatan basis data revolusi, proses datanya dilakukan secara incremental. Data akan terus dapat di update dan tumbuh menyesuaikan perubahan yang terjadi dilapangan. Sedang data konvensional, basis data sekali dibuat langsung jadi namun sulit di update, kalaupun akan di update harus survey ulang,” papanya.
Selain itu, Ilham menuturkan komponen revolusi data ini ada 4 juga. Yakni inovasi data, kebijakan data, satu data, mdan menyasar pada tujuan Sustainable Development development Goals (SDGs). Jadi adanya revolusi data ini untuk kebutuhan pembuatan kebijakan, untuk monitoring pelayanan public, dan untuk terjadinya akuntabilitas.
Ilham menambahkan sebagai bahan pembuat kebijakan, maka dibutuhkan data baru yang dapat menggambarkan beberapa hal. Antara lain siapakah yang bermasalah, siapa yang harus dibantu, dimana lokasi yang harus dibangun, infrastruktur apa yang perlu dibangun, serta bentuk kebijakan atau pembangunan apa yang dibutuhkan.
“Selain untuk pembuatan kebijakan. Revolusi data diperlukan untuk monitoring pelayanan public, sehingga dibutuhkan data baru yang memberikan gambaran bagaimana tingkat kepuasan dari setiap orang atas suatu pelayanan publik tertentu yang berubah dari waktu ke waktu, dan juga dapat memantau bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di setiap instansi/tempat pelayanan publik,” pungkasnya. *[JP]
