Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA APBN) Tahun Anggaran 2017 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, di aula KPPN Kabupaten Bojonegoro, Selasa (20/12/2016). Tampak hadir pula Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, Forpimda, KPA Tuban dan KPA Lamongan yang berada dilingkup KPPN Bojonegoro.
Kepala KPPN Bojonegoro, Ahmad Junaidi dalam laporannya menyampaikan, bahwa penyusunan DIPA Tahun 2017 di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 Tentang Rician APBN Tahun 2017, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Yang mana Alokasi dana DIPA dibayarkan melalui KPPN Bojonegoro untuk 59 Satuan Kerja (Satker).
“Alokasi dana DIPA untuk 59 Satker tersebut terdiri dari 33 Satker di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.461.694.112.000,00, dan 26 Satker di Kabupaten Lamongan sebesar Rp.543.036.032.00,00. Sedang DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.2.737.054.200,00 dan untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp.2.017.930.104.00,00,” ungkap Junaidi.
Untuk itu, lanjut Junaidi. Sebagai langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur, yaitu dengan lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang atau jasa sebelum TA 2017 berjalan. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat dan seluruh Pemda untuk pertama kalinya telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan menggunakan Basis Akrual.
Diketahui, melalui Akuntansi Basis Akrual ini pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan komprehenship. Meskipun masih ditemui banyak kendala dalam implementasinya di tahun pertama, namun Pemerintah Pusat mampu mempertahankan laporan keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Melalui Akuntansi Basis Akrual, laporan keuangan Pemerintah Pusat mendapatkan Opini WDP. Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015, di Lingkup Provinsi Jawa Timur yang mencatat opini WTP sebanyak 28 entitas pelaporan yang meliputi : 1 Pemprov, 20 Pemkab, 7 Pemkot,” papar Junaidi.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto M.Si., (Kang Yoto) dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Kapolres, Kajari,Kemenag, KPP Pratama, Satker. Semuanya adalah pelaksana atau penerima mandat dari rakyat dalam penggunaan anggaran. Maka dari itu, harus dapat seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan.
“Sebagai pelayan rakyat, fokus kita kedepan adalah pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang mana pembangunan tersebut harus cepat dan tepat penggunaan dananya. Tentu saja hal itu perlu kerjasama antara Akademisi, Bisnis atau Pengusaha, Pemerintah dan juga Ormas atau NGO,” ujarnya.
Selain itu, Kang Yoto mengatakan, bahwa atas nama Pemerintah dirinya mengucapkan terima kasih kepada KPA dan KASATKER yang hadir. Karena telah bekerjasama dan telah berjuang sekuat tenaga dalam penyerapan dana, serta telah memilih mana yang menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. *[JP]
