Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Bertempat di lt. 4 gedung Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (27/12/2016). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pelaku Ekonomi Kerakyatan utamanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Rakor yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, H. Setyo Hartono ini, dihadiri semua pelaku pendukung ekonomi pedesaan baik dari berbagai perusahaan, juga SKPD, seluruh Camat, Pemdes, 53 pengelola BUMDes, dan mitra pengembangan BUMDes. Serta menghadirkan narasumber dari Institut Seni Indonesia Yogjakarta.
“Tujuan kegiatan ini dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan dan semua stakeholder yang terlibat, dan mengetahui pasca pendampingan Bumdes. Yakni mengetahui kendala dan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi pedesaan,” ucap Kepala Bappeda Bojonegoro, I Nyoman Sudana dalam laporannya.
Rakor juga dirangkai dengan pameran beberapa produk industry kreatif dari  BUMDesa dampingan, dan Launching Buku “Membangun Kemandirian desa melalui BUMDesa”, yang secara simbolis disampaikan Manager Program BUMDesa, Mahfudz Muharom kepada Wabup Setyo Hartono dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Selanjutnya Wabup Bojonegoro, H. Setyo Hartono dalam sambutannya menyampaikan, usaha BUMDesa harus mandiri dan berkesinambungan. Jangan sampai awalnya bernama BUMDesa kemudian setelah usahanya maju dan berkembang kemudian beralih menjadi milik pribadi. Selain itu, BUMDesa harus bagus adminitrasinya.
“53 BUMDesa ini, mohon secara berkala melaporkan adminitrasi keuangannya kepada Pemdes selaku penasehat juga pengawas BUMDesa dan Kecamatan. Jangan sampai Camat tidak tahu perkembangan dan prospek usaha BUMDesa. Untuk itu, BUMDesa harus menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Selain itu Wabup Setyo mengharapkan, BUMDes utamanya yang berada dikawasan wisata mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri kreatif. Karenanya mohon SKPD agar bisa mendukung dan menangkap peluang ini. Caranya infrastructur pendukung wisatanya harus diperhatikan agar kondisinya layak.
“Selain hal tersebut, hal utama yang dibutuhkan BUMDes adalah menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat agar dapat membangun sektor ekonomi kerakyatan, yang tentunya didukung oleh perbankan sehingga bisa menopang perekonomian di wilayah pedesaan,” harap Wabup Setyo.
Hal senada dikatakan wakil DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto. Dirinya mengapresiasi dengan perkembangan usaha BUMDesa di Bojonegoro. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya beberapa produk hasil usaha BUMDesa, diantaranya kerajinan sandal, kaos, aneka gerabah dan keramik, kerajinan kayu, pohon imitasi serta makanan ringan.
“Ini baru berjalan dua tahun, sejak 2015 hingga 2016 hasilnya bisa dilihat seperti itu. Seandainya BUMDesa ini dikembangkan lima tahun yang lalu, niscaya akan menjadi lembaga yang luar biasa. Oleh karena itu, kami berharap BUMDesa bisa disupport lebih maksimal oleh pihak terkait,” katanya.
Mas Sukur menambahkan, bahwa untuk mensupport BUMDesa. Camat harus Berkoordinasi dengan Kades, pelaku usaha dan masyarakat di tingkat desa. Menginventarisir Desa A potensinya apa da desa B dengan potensi apa. Sehingga potensi setiap desa dapat diketahui dan dikembangkan lebih maksimal.
“Dengan cara tersebut, pendampingannya akan tepat sasaran. Baik teknologinya, SDMnya, permodalannya atau pemasarannya. Camat tidak boleh tinggal diam, dengan apapun program, jenis dan bentuk kegiatannya BUMDesa. Karena kedepannya bisa menguatkan kuantitas dan kualitas usaha dan kelembagaan BUMDesa,” tambahnya.
Namun yang lebih penting pendampingannya lebih real dan kongkrit. Saat ini masih ada waktu untuk merumuskan program kedepan, jangan kita pangkas dananya. Apalagi saat ini Pemkab Bojonegoro tengah menggalakkan segala potensi pariwisata. Baik yang berbasis alam, budaya, maupun edukasi, misalnya khayangan api dan atas angin, buatan misalnya kebun blimbing dan salak atau budaya lokal, Suku Samin.
“Penggalakan sektor pariwisata Bojonegoro tersebut harus diiringi dengan konsep penguatan ekonomi. Ini yang harus ditangkap sebagai salah satu peluang pelaku usaha BUMDesa. Jangan sampai souvenir didatangkan dari luar daerah Bojonegoro. Caranya dengan pembinaan yang sistematis dan terukur, serta berkesinambungan, maka pengembangan usaha BUMDesa secara maksimal bisa terwujud,” imbuhnya.
Sementara itu, narasumber dari LPPM ISI Jogjakarta, Sumino banyak memaparkan tentang simulasi dan visualisasi pengembangan industry gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Yang mana dirinya yakin bahwa dengan semangat warganya, maka kedepan gerabah Malo akan berkembang pesat.
“Setelah mendampingi gerabah Malo dalam pertengahan tahun 2016 lalu, saya yakin dengan perkembangan yang terjadi dan semangat warga desa, dalam 4-5 tahun kedepan, gerabah Malo akan menjadi luar biasa, dan menjadi icon pusat oleh – oleh gerabah khas Kabupaten Bojonegoro,” paparnya.
Lalu narasumber berikutnya, Kepala Bidang  Ekonomi Bappeda Bojonegoro, Eryan Dewi Fatmawati, ME, MSE, Ak, sampaikan materi Refleksi Program Pengembangan Pilot Project BUMDesa dan tindak lanjut kedepan. Yang mana porgres hasil dampingan pilot project di 51 BUMDesa yang tersebar di Bojonegoro, hasil usaha tiap BUMDesa, mekanisme pengelolaan, serta kemitraan yang telah dilaksanakan BUMDesa.
“Peranan desa dan kecamatan sangatlah penting untuk tetap memantau program BUMDesa, jangan sampai apa yang telah dimulai dengan segala dukungan stakeholder menjadi stagnan dan mati ketika BUMDesa sudah dianggap bisa mandiri, karena bagaimanapun keberlanjutan usaha dibutuhkan selalu sinergitas semuanya,” pintanya.
Agar hal tersebut tidak terjadi, maka Bidang Ekonomi Bappeda akan membuat program pendampingan kawasan ekonomi produktif yang akan memacu akselerasi komoditas dan perkembangan wilayah / sentra ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industry kreatif, kesenian, pariwisata, dan budaya.
“Rencananya Bappeda Bojonegoro akan mengembangkan kawasan ekonomi melalui pendekatan yang menyeluruh dari segala aspek. Dengan hal ini, diharapkan mampu menjadi batu loncatan peningkatan perekonomian pedesaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro dapat terwujud,” ungkap Eryan.
Perlu diketahui, terliat seluruh peserta Rakor antusias dan semangat dalam mengikuti Rakor. Sebagian besar peserta dari Kades dan BUMDesa sudah membuat rencana pengembangan usaha BUMDesa, masukan dan pertanyaan yang diberikan peserta antara lain terkait pemasaran, permodalan, dan persyaratan pendirian kios pupuk.
Bahkan semangat dan komitmen bersama terlihat dari berbagai masukan dan feedback yang diberikan oleh peserta kepada para narasumber, Yang mana intinya peserta juga berkeinginan agar BUMDesa harus menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi pedesaan Bojonegoro. Sehingga masyarakat Bojonegoro dapat maju dan sejahtera. *[JP]
