Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Untuk mengurangi kerugian petani yang utamanya berada di bantaran sungai Bengawan Solo, yang memang rawan terdampak luapan banjir pada saat musim penghujan. Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro , Drs. H. Setyo Hartono, MM., menghimbau agar mereka mengikuti program asuransi pertanian.
Hal tersebut disampaikan Wabup Setyo saat memberi sambutan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Silaturahmi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Timur, di Ruang Angling Dharma Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (08/12/2016) pagi.
Menurutnya, saat ini jumlah petani di Bojonegoro yang sudah mengikuti asuransi baru di angka 17 persen. Angka ini masih relatif sangat rendah dibandingkan jumlah petani di Bojonegoro. Padahal Bojonegoro pada saat musim hujan tidak bisa dilepaskan dari banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo.
“Banjir terjadi tak hanya di pemukiman namun merendam areal pertanian. Untuk itu, diharapkan seluruh petani bisa mengikuti kegiatan asuransi ini. Apalagi pembayaran juga relatif murah, yakni 36 ribu untuk setiap hektar. Selain itu, dengan ikuti asuransi ini akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh petani,” imbuhnya.
Wabup Setyo menambahkan tentang kelangkaan pupuk bagi petani. Wabup berharap masalahnya diselesaikan bersama. Karena dengan kebersamaan semua fihak, maka seperti target hasil produksi pangan Bojonegoro pada saat ini mencapai 1,7 juta ton gabah. Ini target yang luar biasa, hasil kerjasama petani, TNI dan lainnya.
Selain itu, Wabup mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro agar memantau kendaraan yang tak layak jalan tidak dioperasionalkan. Oleh karenanya, jika dalam uji ternyata kendaraan tidak layak maka harus dilarang untuk beroperasional.
Wabup juga mengungkapkan apresiasi pelaksanaan Pilkades yang berjalan aman dan lancer. Wabup menilai, pihak keamanan sudah mengantisipasi apapun yang akan terjadi, degan selalu memantau konsentrasi massa di suatu daerah rawan / tidak rawan yang bisa memicu potensi resistensi baik di posisi menang atau kalah.
“Saat acara Pilkades Serentak Kemarin, saya melakukan pantauan terhadap konsentrasi massa di para calon yang bisa menjadi potensi resistensi. Sehingga saya menghimbau kepada aparat dan pihak kecamatan agar melakukan pemantauan sampai pada pelantikan,” ungkapnya.
Selanjutnya Wabup Setyo memaparkan masalah lain di desa, yakni banyaknya keluhan pembangunan infrastruktur, utamanya jalan di beberapa desa yang wilayahnya luas namun pembangunan infrastruturnya belum selesai. Dan juga kebanyakan penduduk desa dari 3.700 eks pekerja eksplorasi yang berpotensi konflik, jangan dibiarkan saja.
Apalagi tahun depan diprediksi suhu politik memanas, lanjut Wabup. Kita harus memantau apalagi jelang kegiatan Pilkada, para PNS jangan campur dalam perpolitikan sehingga tidak ada aduan. Namun dirinya tidak melarang bagi PNS yang ingin maju di pilkada namun dengan syarat yang berlaku.
“Atas nama pemkab Bojonegoro menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak karena telah tercipta suasana yang kondusif. Sinergitas ini untuk tetap dibangun untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Bojonegoro,” tandasnya.
Sementara itu, Rakor yang dihadiri FKUB Provinsi Jawa Timur ini dihadiri Tim terpadu penanganan konflik, FKUB, Organisasi Lintas keagamaan, tokoh pemuda dan wanita se- Bojonegoro, Kejaksaan, Pengadilan, Kodim 0813 Bojonegoro dan Polres Bojonegoro bersama Danramil juga Polsek serta camat se- Kabupaten Bojonegoro. *[JP]
