Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Pada tahun 2015, 59,35 persen penduduk sudah hidup di kota dan tahun 2045 diperkirakan 82,37 persen penduduk akan hidup dikota. Hal ini terungkap saat workshop sosialisasi dan strategi komunikasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang digelar Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya RI, di Hotel Aston Bojonegoro, Senin (31/10/2016).
Workshop yang dibuka Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto (Kang Yoto) ini, diikuti unsur dinas, relawan Kabupaten, Kepala Desa / Kelurahan se-kecamatan Kota Bojonegoro, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan beberapa perwakilan Perguruan Tinggi di Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro, Kang Yoto sesudah menerima hasil pemetaan kawasan di Kabupaten Bojonegoro yang diserahkan oleh Koordinator KOTAKU Bojonegoro, menjelaskan bahwa terdapat 13 hektar kawasan kumuh di Bojonegoro, dan ternyata kawasan paling kumuh tersebut adalah di bantaran sungai bengawan solo.
“Solusi penataan kawasan kumuh di beberapa daerah, diantaranya membuat kampung deret, termasuk di Bojonegoro ini. Bahkan jika diperlukan akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk realisasi program KOTAKU di Bojonegoro. Namun sebelumnya akan dilakukan kolaborasi yang melibatkan seluruh SKPD terkait,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Koordinator KOTAKU Bojonegoro, Saiun Ngalim, bahwa workshop bertujuan memberikan pemahaman arah kebijakan dan strategi program KOTAKU, yang dilaksanakan pada 34 propinsi, termasuk 36 Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Untuk Bojonegoro, sasarannya seluruh Desa / Kelurahan di Kecamatan Kota.
“Target program KOTAKU di Bojonegoro, adalah penyediaan air minum 100 persen, penanganan kawasan kumuh / 0 persen kumuh dan 100 persen sanitasi yang layak. Inilah target program KOTAKU secara nasional sampai dengan tahun 2019,” ujarnya kepada media usai acara.
Lebih lanjut Saiun menjelaskan bahwa, di Indonesia tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan mencapai 2,75 persen pertahun, hal ini lebih besar dari pertumbuhan penduduk nasional 1,17 persen pertahun.
“Untuk itu, diharapkan program KOTAKU bisa sebagai solusi kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan untuk menata kawasan kumuh di seluruh Indonesia, agar menjadi hunian yang layak huni dan mementingkan kesehatan,” pungkasnya. *[JP]
