Suaraairlangga.com, Bojonegoro – Untuk memperingati ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-66, IDI menggelar unjukrasa serentak dokter se-Indonesia termasuk IDI Cabang Bojonegoro, di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (24/10/2016).
Dibawah pengawalan petugas kepolisian, puluhan dokter membawa poster, spanduk, selebaran, ikat kepala dan baju putih. Meskipun diiringi hujan rintik-rintik, mereka tetap bersemangat menyampaikan aspirasinya, dengan berorasi secara bergantian, untuk menuntut reformasi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
“Saat ini kami para dokter di seluruh Indonesia mengadakan unjukrasa secara serentak, untuk menuntut reformasi sistem pendidikan kedokteran dan reformasi kesehatan nasional,” ujar korlap unjukrasa, Widi Hermansyah.
Widi menjelaskan bahwa, banyak pendirian Fakultas Kedokteran tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku, ditambah kurangnya dukungan tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang berstandar. Belum lagi biaya pendidikan kedokteran yang tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.
Untuk itu, Widi mendesak pemerintah dan stake holder terkait untuk segera mewujudkan reformasi sistem pendidikan kedokteran. Selain itu, fihaknya juga mengkritisi kebijakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) yang dipaksakan berjalan tanpa kajian mendalam akan menimbulkan polemik.
“Wujudkan reformasi sistem pendidikan kedokteran dulu, sebelum Kebijakan DLP yang memberatkan kami diterapkan, karena dokter yang sudah ada sekarang ini dianggap di bawah standar dan tidak layak, mereka harus sekolah lagi agar dapat berkerja di fasilitas DLP ini, seharusnya pemerintah menghargai kami,” tandasnya.
Lebih lanjut Widi mengharapkan adanya reformasi sistem kesehatan nasional. Menurutnya banyak masalah yang harus dibenahi, diantaranya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan BPJS Kesehatan perlu perbaikan.
“JKN ini perlu perbaikan, mulai dari kebijakan, pembiayaan, pengawasannya, sarana prasarana kesehatan yang masih minim, dan dukungan biaya kesehatannya di bawah standar. Hal itu ditambah pula beban pajak alat kesehatan yang tinggi,” pungkasnya. *[JP]
