Suaraairlangga.com, Jakarta – Untuk membahas mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga honorer / Tenaga harian lepas / penyuluh bantu di beberapa Kementerian RI yang telah mencuat ke public akhir-akhir ini, Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian terkait, di Gedung DPR RI, Kamis (15/09/2016) sore.
RDP yang dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menghadirkan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Hasil Sembiring, Kepala BPPSDM Kementan, Dadih Permana, Kepala BPSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rifky Effendy, dan Deputi SDM Aparatur Negara Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja.
“Harapan besar kami, Negara mempunyai rencana jangka panjang terhadap masa depan semua Tenaga Honorer / Tenaga Harian Lepas / Penyuluh Bantu yang telah direkrutnya. Agar karir mereka bisa sama dengan lainnya dalam mengabdi untuk kemajuan Negara ini,” demikian sambutan Herman saat memimpin pembukaan RDP DPR RI.
Sesudah pembukaan, RDP dilanjutkan dengan pandangan Fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI, dan hampir semua Fraksi menyampaikan jangan sampai nasib penyuluh kontrak / tenaga harian lepas / honorer sesudah habis manisnya sepah dibuang, dan untuk itu, RDP menindaklanjutinya dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.
Adapun kesepakatannya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian tersebut melanjutkan Kontrak Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) Kementan, juga lanjutkan kontrak Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) KKP dan Tenaga Honorer Kementerian Kehutanan, serta pengawalan perekrutannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Komisi IV mengapresiasi Kemenpan RB yang telah mengakomodir THL TBPP dalam formasi pengangkatan ASN dan mendorongnya segera merealisasikan, serta berharap agar Tenaga Honorer lainnya, baik di Perikanan maupun Kehutanan diakomodir juga. Karena kemajuan bidang pertanian, Perikanan dan Kehutan itu seusai Nawacita Presiden Jokowi.
Menanggapi hasil RDP ini, salah satu PPB asal Provinsi Banten, Yan Yanuar (32 Th) menyatakan ke media seusai RDP bahwa, dirinya bersama PPB se-Indonesia mengapresiasi hasil kesepakatan tersebut. Harapannya dapat segera direalisasikan dalam bentuk payung hukum yang jelas, seperti terbitnya PERPRES untuk pengangkatannya menjadi ASN.
“Kami tidak menginginkan adanya pengurangan PPB di tahun 2017 mendatang, serta perlunya perhatian pemerintah pada Penyuluhan dan penyuluhnya. Pemerintah jangan sampai seperti Pisau Belati, dalam memperlakukan penyuluh kontrak / honorer / tenaga harian lepas yang habis dipakai tenaganya, lalu dibuang begitu saja,” kata Yanuar penuh semangat.
Sementara itu di Ruang Balkon DPR RI, tampak hadir ratusan orang dari Forum Komunikasi THL TBPP, dan Forum Komunikasi PPB Indonesia, serta Tenaga Honorer Kehutanan. Tujuan kehadirannya adalah untuk “Menggawal” RDP DPR RI dengan Kementerian terkait berjalan sesuai harapannya. Rencananya mereka terus berjuang sampai dianggkat menjadi ASN. *[Mu/JP]
