Suaraairlangga.com, Bojonegoro – 15 Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (BKAP DPR RI), yang dipimpin Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), DR. Nurhayati Ali Asegaff, dari Fraksi Partai Demokrat (PD), melakukan kunjungan kerja (Kunker) untuk melihat pelaksanaan SDGs di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (22/08/2016) siang.
Rombongan yang diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si. (Kang Yoto) ini, juga dihadiri oleh H. Rofi’ Munawar, LC., Fraksi PKS. H. Syaifullah Tamliha, Fraksi PPP. DR. Evita Nursanty juga Irine Yusiana Roba Putri dan Charles Honoris dari Fraksi PDIP. Sedangkan dari Fraksi Partai Golkar, ada Zainudin Amali dan H. Hasnuryadi Sulaiman.
Selanjutnya dari Fraksi Partai Gerinda diwakili Rahayu Saraswati Djohohadikusumo dan H. Andi Iwan Darmawan Aras. Lalu ada Ir. Tjatur Sapto Edy, Fraksi PAN, Ir. Ahmad Helmy Faizal Zaini, Fraksi PKB, Amelia Anggraini, fraksi Nasdem, serta Vena Melinda dari Fraksi PD. Turut hadir Yanuar Nugroho, Deputy II Staf ahli keprisidenan yang juga mantan negosiator SDGs.
Dalam kunker SDGs anggota DPR RI ini, melakukan audiensi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Bojonegoro. Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Bagian Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPD bidang pertambangan dan energi.
Yanuar Nugroho, Deputy II Staf ahli keprisidenan yang juga mantan negosiator SDGs menyatakan bahwa, SDGs ini adalah produk politik global 139 negara yang bersepakat menandatangani 17 goals pada bulan september tahun lalu. Peran SDGs tidak hanya pemerintah, namun juga legislative, didalam SDGs problem pembangunan demikian komplek.
“Presiden RI saat ini sudah menyusun Perpres tentang SDGs, jika ini lancar, maka akan ditetapkan. Sedang SDGs dinilai berhasil, jika didalamnya memuat tiga hal penting, yakni adanya pemimpin yang berkomitmen, inovasi-inovasi baru dan jajaran/masyarakatnya mendukung. Dan tiga hal inilah yang sudah dimiliki Bojonegoro, dengan bukti telah meraih Open Goverment Patnership (OGP),” kata Yanuar.
Sementara itu, Nurhayati Ali Asegaff dalam kesempatan ini menjelaskan, “Sejak tahun 2014 di DPR RI sudah ada Panja MDGs dan sekarang diganti SDGs, hal itu karena pentingnya peran parlemen dalam mendukung MDGs kala itu. Lalu mengapa kami ke Bojonegoro, karena kami menilai ada inovasi dan kreatiftas dari Bupati Bojonegoro,” ujarnya.
Nurhati juga menyampaikan pentingnya keterlibatan parlemen saat MDGs kala itu, sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, seyogyanya agar dibentuk sekretariat bersama yang melibatkan semua unsur didalamnya, mulai DPR atau parlemen, Pemerintah Pusat, Daerah Kabupaten/Kota, juga menggunakan istilah bahasa Indonesia.
“Panja SDGs DPR RI meminta Pemerintah, dalam istilah SDGs juga menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa inggris. Harapannya dengan istilah local, masyarakat ikut merasakan bahwa SDGs ini adalah amanat UUD bukan sekedar janji Presiden atau Pemerintah belaka. Dan SDGs jangan dibawa ke ranah politik, karena SDGs adalah kepentingan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” harapnya.
Selain itu, Vena Melinda dari fraksi PD tertarik dengan DAK Bojonegoro yang diberikan kepada pelajar SMA, mengapa tidak dimulai dari jenjang SD, lalu bagaimana dengan pendidikan Non Formalnya. Vena juga mengusulkan, agar Kabupaten Bojonegoro meniru kebijakan Daerah Alaska USA yang sama-sama sebagai Daerah penghasil minyak, yakni menerapkan kebijakan tunjangan uang tunai tanpa syarat kepada semua warganya.
Kang Yoto dalam kesempatan ini menjawab, “Kami setuju penggunaan istilah SDGs dengan bahasa lokal atau Indonesia. Karena dengan begitu, bisa sebagai cara komunikasi dengan dunia global sekaligus mandat UUD 1945. Lalu tentang DAK, untuk SD dan SMP dana yang disediakan Pemerintah Pusat sudah cukup, namun yang dijenjang SMA masih membutuhkan/kurang biaya sekolahnya,” ungkapnya.
Kang Yoto juga menjelaskan tentang sistem penyaluran DAK pendidikan di Bojonegoro menggunakan formula yang tepat agar tidak disalahgunakan. Penyalurannya dengan separuh cash separuh ditransfer disekolah. Hal ini setelah melihat kejadian dilapangan, dimana program PKH banyak untuk membeli TV, sedangkan jika disalurkan langsung ke siswa digunakan untuk membeli pulsa bukan memenuhi kebutuhan sekolah.
Lebih lanjut, Kang Yoto menanggapi usulan tunjangan uang tunai, yakni dengan menyiapkan dana abadi minyak. Selanjutnya untuk mengurangi kantong kemiskinan dalam bidang pertanian dengan perbaikan infrastruktur pengairan. Kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemkab membuka peluang investasi dengan menerapkan UUP senilai Rp.1.005.000, tujuannya agar dapat mendorong iklim investasi di pedesaan Bojonegoro.
Kang Yoto menyampaikan pula, tentang kecukupan fasilitas untuk ibu melahirkan, dengan system 3 bulan sebelum melahirkan, keluarga sudah harus menandatangani berkas sehingga jika dibutuhkan apapun tindakan segera. Bahkan sejak Bojonegoro menerapkam SDGs, World Bank sering ke Bojonegoro. Diakhir pemaparan Kang Yoto menyatakan, “Tidak ada Kabupaten yang miskin, yang ada adalah Kabupaten yang salah urus”. *[JP]
